Arusnarasi.id – Persoalan kebersihan dan keamanan di Kota Gorontalo kembali menjadi sorotan publik. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Gorontalo, , berbagai masalah klasik seperti penumpukan sampah dan dugaan praktik premanisme dinilai belum tertangani secara optimal.
Sejumlah titik di wilayah kota masih kerap dipenuhi tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini bahkan beberapa kali viral dan menjadi keluhan warga di media sosial. Bau tak sedap, lingkungan kumuh, hingga potensi gangguan kesehatan menjadi dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melisa, warga Kecamatan Dungingi, menyebut persoalan sampah seolah menjadi masalah yang tak kunjung selesai meski sudah sering diberitakan.
“Sudah sering diberitakan, tapi masih saja begitu. Sampah tetap menumpuk, tidak ada perubahan signifikan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Tak hanya soal kebersihan, isu keamanan juga ikut mencuat. Warga masih mengingat kejadian premanisme di kawasan Pasar Sentral pada tahun lalu yang sempat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Peristiwa tersebut, menurutnya, meninggalkan kesan mendalam dan rasa waswas yang belum sepenuhnya hilang hingga kini.
“Kasus di sentral tahun kemarin itu masih membekas. Orang jadi takut, karena kejadian seperti itu bisa terulang kalau tidak ditangani serius,” kata Melisa.
Ia menilai, keamanan dan ketertiban harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, seiring dengan upaya menciptakan kota yang bersih dan nyaman.
“Kalau kota mau maju, harus bersih dan aman. Jangan sampai masyarakat merasa tidak nyaman di daerah sendiri,” tambahnya.
Kondisi ini memunculkan penilaian bahwa pengelolaan tata kota belum berjalan maksimal. Selain penanganan sampah yang belum tuntas, upaya menciptakan rasa aman di ruang publik juga dinilai masih perlu diperkuat.
Sebagai kepala daerah, Wali Kota memiliki peran penting dalam memastikan sistem berjalan efektif, baik dalam hal kebersihan lingkungan maupun penegakan ketertiban umum.
Meski demikian, ia tetap berharap adanya pembenahan ke depan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja dinilai penting agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
“Harus ada perubahan nyata. Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar omong. Faktanya, slogan torang bekeng bae malah jadi torang bekeng amburadul ,” tegas Melisa.
