Tambang Emas Kewenangan Pusat, Anggota DPR-RI dari Gorontalo Abaikan Keresahan Penambang? -

Arusnarasi.id – Polemik aktivitas pertambangan rakyat di Gorontalo terus memanas. Di tengah ketidakpastian nasib para penambang, sorotan kini mengarah kepada tiga wakil daerah di Senayan: Elnino Mohi, Rahmat Gobel, dan Rusli Habibie.

Sejumlah penambang di Gorontalo mempertanyakan peran ketiga anggota tersebut dalam memperjuangkan nasib tambang rakyat yang hingga kini masih terjebak dalam konflik aturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Rabu (11/3/2026)

“Ini aturan dari pusat. Kalau memang ada masalah, seharusnya yang memperjuangkan ke pusat adalah anggota DPR RI dari Gorontalo. Mereka kemana? Bo ada ba apa?” keluh seorang penambang yang enggan disebutkan namanya.

Menurut para penambang, konflik pertambangan yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan daerah. Banyak kebijakan terkait izin tambang, wilayah pertambangan rakyat, hingga penertiban tambang tanpa izin berada di bawah regulasi pemerintah pusat.

Karena itu, mereka menilai wakil rakyat di Senayan memiliki peran penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat penambang dengan pemerintah pusat.

“Kalau memang aturan pusat yang membuat kami sulit bekerja, harusnya wakil kami di DPR RI memperjuangkannya. Jangan sampai rakyat dibiarkan menghadapi masalah ini sendiri,” ujar penambang lainnya.

Selama ini, ribuan warga di berbagai wilayah Gorontalo menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas rakyat. Namun, ketidakjelasan regulasi dan proses legalisasi tambang membuat banyak penambang hidup dalam ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah kerap melakukan penertiban terhadap tambang tanpa izin demi alasan hukum dan lingkungan. Kondisi ini membuat konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penegakan regulasi semakin tajam.

Para penambang berharap tiga wakil Gorontalo di DPR RI dapat turun tangan langsung memperjuangkan solusi di tingkat pusat, termasuk mendorong percepatan legalisasi tambang rakyat dan penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Kalau wakil rakyat tidak bersuara untuk kami, lalu siapa lagi?” kata seorang penambang.

Kini, di tengah polemik yang belum menemukan titik terang, publik Gorontalo menunggu langkah nyata para wakilnya di Senayan untuk membawa suara penambang rakyat ke meja kebijakan nasional.